Puan Desak Pemerintah Evaluasi Pengawasan UTBK SNBT

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT). Desakan ini muncul seiring adanya berbagai temuan dugaan kecurangan dalam proses seleksi tersebut.

Puan menekankan bahwa perkembangan teknologi turut memengaruhi munculnya berbagai modus baru dalam praktik kecurangan, sehingga sistem pengawasan yang ada perlu terus diperbarui dan diperkuat.

“Pemerintah dan panitia pelaksana perlu untuk melakukan adaptasi sistem dan teknologi pengawasan, seiring berkembangnya modus kecurangan. Setiap celah harus menjadi bahan koreksi sistematis dalam desain seleksi berikutnya,” kata Puan dalam keterangan tertulis pada Jumat, 24 April 2026.

Menurut Puan, UTBK SNBT sebagai salah satu jalur utama seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Ia menilai, integritas proses seleksi sangat menentukan kualitas generasi muda yang akan mengisi bangku pendidikan tinggi.

Lebih lanjut, Puan juga meminta agar panitia pelaksana meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas dan aparat penegak hukum, guna memastikan tidak ada praktik kecurangan yang merugikan peserta lain.

Ia menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya sebatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup sistem keamanan digital, pengawasan di lokasi ujian, hingga mekanisme pelaporan pelanggaran. Puan berharap, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan dalam pelaksanaan UTBK SNBT di tahun-tahun mendatang, sehingga seleksi berjalan lebih kredibel dan berintegritas.