Ironi kampus di Tengah Kapitalisme Neoliberal

Ironi kampus di Tengah Kapitalisme Neoliberal

Wacana penghapusan program studi (prodi) di Indonesia saat ini bukan sekadar isu administratif kampus, melainkan telah menjadi perdebatan publik yang cukup tajam. Dalam beberapa pemberitaan terbaru, terlihat jelas bahwa arah kebijakan pemerintah sedang bergerak menuju penataan pendidikan tinggi berbasis kebutuhan industri.

Di balik perdebatan itu, tersembunyi cara pandang yang problematik. Relevansi direduksi menjadi kesesuaian dengan pasar kerja. Kampus didorong untuk mengikuti logika industri yang efisien, terukur, dan berorientasi output ekonomi. Program studi yang tidak menjanjikan serapan kerja tinggi dianggap beban, bukan aset. Dalam lanskap seperti ini, pendidikan kehilangan makna dasarnya sebagai proses pemanusiaan.

Padahal, sejak awal, fondasi pendidikan Indonesia tidak pernah dibangun untuk kepentingan ekonomi semata. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar ia tumbuh sebagai manusia Merdeka lahir dan batin. Dalam kerangka ini, pendidikan bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga tentang nilai, etika, dan kesadaran sosial. Ia membentuk manusia yang tidak hanya cakap bekerja, tetapi juga mampu berpikir, merasa, dan bertanggung jawab.

Ketika prodi pendidikan dihapus karena dianggap tidak relevan, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan sekadar struktur akademik, melainkan arah peradaban. Kita seakan menerima begitu saja bahwa ukuran keberhasilan pendidikan adalah seberapa cepat lulusannya terserap industri. Padahal, masyarakat yang sehat tidak hanya membutuhkan pekerja, tetapi juga pendidik, pemikir, dan penjaga nilai.
Logika standarisasi industri memang menawarkan kejelasan, kurikulum disesuaikan, kompetensi distandarkan, dan hasilnya dapat diukur. Namun, pendidikan tidak pernah sesederhana itu. Pendidikan hidup dalam keragaman konteks sosial dan budaya Indonesia, dengan kekayaan lokalnya, justru membutuhkan pendekatan pendidikan yang lentur dan kontekstual. Prodi pendidikan memiliki ruang untuk mengembangkan cara mengajar yang berakar pada budaya, bukan sekadar mengikuti arus globalisasi.

Di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata terhadap perubahan zaman. Dunia kerja memang bergerak cepat, teknologi berkembang pesat, dan perguruan tinggi dituntut adaptif. Tetapi adaptasi tidak harus berarti tunduk. Menghapus prodi bukan solusi, melainkan jalan pintas. Yang dibutuhkan adalah penyesuaian kurikulum, penguatan kompetensi, dan integrasi antara ilmu pendidikan dengan kebutuhan masa depan tanpa kehilangan ruhnya.

Dalam konteks inilah, kehadiran teknologi, khususnya kecerdasan buatan, sering dijadikan alasan tambahan. Dengan kemampuan AI yang dapat menyajikan informasi secara instan, bahkan menjawab berbagai pertanyaan kompleks, muncul anggapan bahwa peran pendidik akan semakin tergantikan. Namun, pandangan ini terlalu menyederhanakan hakikat pendidikan. Teknologi memang mampu menyampaikan pengetahuan, tetapi tidak mampu menanamkan kebijaksanaan. AI bisa menjawab apa yang benar, tetapi tidak selalu mampu membimbing mengapa sesuatu itu layak dilakukan. Di ruang kelas atau lebih tepatnya, di ruang diskusi peran pendidik justru menjadi semakin penting. Di sanalah nilai-nilai diuji, etika dipertanyakan, dan karakter dibentuk.

Pendidik bukan sekadar penyampai materi. Pendidik adalah penuntun arah berpikir, penjaga nalar kritis, sekaligus teladan dalam bersikap. Tanpa kehadiran pendidik yang membimbing dialog etis, pendidikan berisiko melahirkan generasi yang cerdas secara kognitif, tetapi kosong secara moral. Lulusan yang mahir menggunakan teknologi, tetapi gagap dalam menghadapi dilema kemanusiaan. Kita bisa membayangkan sebuah kampus yang sepenuhnya efisien, kurikulum terstandar, pembelajaran berbasis AI, dan lulusan yang cepat terserap industri. Tetapi jika di dalamnya tidak ada ruang untuk berdiskusi tentang keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial, maka kampus itu kehilangan jiwanya. Kampus mungkin menghasilkan pekerja yang kompeten, tetapi bukan manusia yang utuh. Oleh karena itu, mempertahankan dan memperkuat prodi pendidikan bukanlah langkah mundur, melainkan investasi jangka panjang. Di sanalah calon pendidik dibentuk, mereka yang kelak akan menjaga agar pendidikan tidak kehilangan arah. Mereka yang tidak hanya mengajarkan apa yang harus dipelajari, tetapi juga bagaimana menjadi manusia.

Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah proyek peradaban, bukan sekadar strategi ekonomi. Kita tentu membutuhkan lulusan yang siap kerja, tetapi lebih dari itu, kita membutuhkan manusia yang memiliki jiwa. Dan jiwa itu tidak dibentuk oleh mesin, secanggih apa pun teknologinya, melainkan interaksi manusiawi yang penuh nilai. Di tengah arus kapitalisme dan neoliberalisme yang kian kuat, pilihan adalah apakah kita ingin pendidikan yang cepat menghasilkan buruh, atau pendidikan yang benar-benar memanusiakan? Jawabannya akan menentukan bukan hanya masa depan kampus, tetapi juga masa depan bangsa. Semoga Pendidikan kita tidak kehilangan arah.

Penulis: Dr. Imamah, M.Pd. Pengamat Pendidikan