Pemerintah Harus Jelaskan Urgensi Dibentuknya Universitas Republik Indonesia

Pendidikan 25 Jul 2026 20:38 • 2 min read • 189 views • By Resti Sanjaya

Persoalan sekarang di Indonesia bukan kurang universitas, tapi bagaimana menaikan angka anak Indonesia masuk perguruan tinggi yang ada, perbaikan tata kelola kampus yang ada, dan tentu meningkatkan profesionalisme tenaga pendidiknya (dalam hal ini dosen).

Menanggapi dibentuknya Universitas Republik Indonesia (URI), Pengamat Pendidikan, Adjat Wiratma menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan penjelasan tentang urgensi dibentuknya URI ini.

Ia menyatakan duplikasi peran dalam tata kelembagaan merupakan mismanagement yang akan melahirkan pemborosan atau tidak efektif efisien. Apalagi, saat ini sudah banyak perguruan tinggi (termasuk kedinasan), yang berfokus pada mencetak kepemimpinan. Begitupun dengan corporate university.

“Persoalan sekarang di Indonesia bukan kurang universitas, tapi bagaimana menaikan angka anak Indonesia masuk perguruan tinggi yang ada, perbaikan tata kelola kampus yang ada, dan tentu meningkatkan profesionalisme tenaga pendidiknya (dalam hal ini dosen),” kata Adjat pada awak media, Sabtu 25 Juli 2026.

Ia pun menyatakan, bahwa saat ini, kampus negeri kini sudah “rasa swasta”. Sementara kampus swasta banyak yang hidup segan mati tak mau.

“Lagian kita sudah punya Undang Undang soal Perguruan Tinggi, ya dibaca dan dilaksanakan. Penyelenggara negara harus patuhi undang-undang, atau karena sesukanya nanti biar diurus aturannya belakangan,” ujarnya.

Adjat menekankan pemerintah harus menegakkan konsep transparansi dalam menelurkan kebijakan, karena anggaran yang dipergunakan berasal dari publik.

“Rakyat perlu tahu alasan mendasar pembuatan lembaga-lembaga baru yang kesemuanya pasti akan menggunakan uang APBN,” pungkasnya tegas.

Sebagai informasi, Universitas Republik Indonesia (URI) adalah lembaga pendidikan kedinasan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lembaga ini dirancang untuk mengintegrasikan pendidikan kepemimpinan dari jenjang sekolah hingga pendidikan tinggi serta menyiapkan calon pemimpin untuk bekerja di lingkungan pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN).

Berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya, URI direncanakan sebagai bagian dari sistem pendidikan kepemimpinan nasional yang menghubungkan sekolah unggulan, perguruan tinggi, dan pelatihan aparatur pemerintahan. Pemerintah menyatakan akan membangun sepuluh kampus URI sebagai bagian dari pengembangan sistem tersebut.