Danantara Masuk Industri Ojol Berpotensi Menimbulkan Konflik Kepentingan

Masuknya Badan Pengelola Investasi Danantara ke industri ojek online (ojol) menuai sorotan, termasuk dari Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yang memandang bahwa pembenahan industri ojek online harus berfokus pada keadilan regulasi dan perlindungan pengemudi, bukan melalui intervensi negara sebagai pelaku usaha.

Anggota Komisi VI DPR RI Hj. Ida Nurlaela Wiradinata mengatakan Rencana keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam sektor ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan distorsi pasar apabila tidak dikelola secara hati-hati. 

“Negara harus memperbaiki aturan, bukan mengambil alih pasar dan ikut berbisnis.” tegas Ida.

Menurut Anggota DPR RI Dapil Jabar X ini, negara harus tetap berada pada posisi sebagai regulator yang memastikan struktur tarif, potongan aplikasi, serta perlindungan sosial pengemudi berjalan adil dan transparan. 

"Fokus saja pada perbaikan regulasi tarif dan potongan aplikasi agar lebih adil bagi pengemudi, serta berfokus pada penguatan perlindungan sosial dan kepastian kerja bagi driver sebagai prioritas kebijakan." tambah Ida.

Oleh karena itu menurut Ida prioritas kebijakan seharusnya diarahkan pada perbaikan tata kelola industri, penguatan perlindungan kerja, serta penegakan aturan yang berpihak pada kesejahteraan mitra pengemudi tanpa merusak iklim persaingan usaha.